SELONG – Dian Patria dari KPK memberikan penilaian positif terhadap Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Dalam pandangannya, Lotim menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia timur, termasuk Papua. Penilaian ini didasarkan pada berbagai aspek pengelolaan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan KPK adalah kesiapan lembaga ini untuk memediasi masalah komunikasi antara kementerian dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil memiliki landasan yang kuat dan mendukung kepentingan bersama. Dengan mediasi yang efektif, diharapkan adanya sinergi yang lebih baik antar lembaga pemerintah dan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan berbagai program dan proyek.
Lebih lanjut, KPK juga mengusulkan pembentukan layanan satu pintu untuk perizinan tambang. Layanan ini diharapkan dapat mempermudah proses perizinan, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan meningkatkan transparansi. Dengan adanya satu pintu, investor dan pihak terkait lainnya dapat lebih mudah mengakses informasi dan mendapatkan izin yang diperlukan tanpa harus melalui banyak tahapan yang memakan waktu.
KPK juga menunjukkan kesiapannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai masalah lain yang mungkin muncul, seperti penurunan sumber air. Penurunan sumber air sering kali menjadi masalah serius yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan bantuan dari KPK, diharapkan akan ada solusi yang konkret dan efektif untuk mengatasi masalah ini dan menjaga keseimbangan ekosistem di Lotim.
Secara keseluruhan, rekomendasi dan penilaian dari KPK ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam mendukung tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang lebih efektif di Kabupaten Lombok Timur. Upaya-upaya yang dilakukan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola masalah pajak dan tambang serta berbagai isu lain yang terkait dengan pembangunan daerah.
Permasalahan Tambang MBLLB dan Solusinya
Tambang MBLLB atau galian C di Lotim menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup kompleks, terutama terkait dengan perizinan. Perizinan ini merupakan kewenangan provinsi, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat berujung pada penutupan tambang yang tidak berizin. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pengusaha tambang di daerah tersebut, karena proses perizinan yang harus melalui jalur birokrasi yang panjang dan sering kali tidak transparan.
Lebih lanjut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan perhatian khusus terhadap masalah tambang di Lotim. KPK siap untuk melakukan pengecekan data dan fakta lapangan guna memastikan bahwa operasional tambang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi tambang yang beroperasi tanpa izin dan menilai dampak lingkungan serta dampak terhadap sektor pertanian di sekitar area tambang.
Dampak lingkungan dari tambang yang tidak berizin bisa sangat merugikan. Erosi tanah, pencemaran air, serta kerusakan ekosistem adalah beberapa masalah yang sering muncul akibat aktivitas tambang yang tidak terkontrol. Selain itu, pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi banyak warga Lotim, juga bisa terpengaruh secara negatif. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah penerapan layanan satu pintu di Lotim yang diharapkan dapat mempermudah proses perizinan, sehingga tidak perlu lagi mengurus perizinan jauh-jauh ke Mataram.
Layanan satu pintu ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses perizinan. Dengan demikian, pengusaha tambang dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, layanan ini juga dapat memastikan bahwa setiap tambang yang beroperasi memiliki izin yang sah, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dan pertanian dapat diminimalisir. (sa)
