Pertanyaan Wakil Ketua DPRD NTB
MATARAM – Wakil Ketua DPRD NTB, Nauvar Furqoni Farinduan, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai keseriusan dan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam melaksanakan kebijakan revitalisasi kantor gubernur. Menurut Nauvar, meskipun proses persetujuan bersama telah melalui berbagai tahapan yang cukup rumit, semua pihak telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan revitalisasi ini. Namun, ia menyayangkan bahwa hingga kini belum ada tanda-tanda nyata dari pengerjaan fisik di lapangan.
Hal ini menjadi catatan penting bagi pihak eksekutif, karena menunjukkan adanya kekurangan dalam tindakan nyata dari pemerintah. Nauvar menekankan bahwa revitalisasi kantor gubernur bukan hanya sekadar janji, melainkan sebuah komitmen yang harus segera diwujudkan. Kurangnya realisasi di lapangan dapat menimbulkan berbagai spekulasi negatif dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ia juga menambahkan bahwa revitalisasi kantor gubernur merupakan proyek penting yang tidak hanya berdampak pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Nauvar mendesak pemerintah provinsi untuk segera menunjukkan langkah konkret dalam pelaksanaan proyek ini. Ia berharap, dengan adanya tindakan nyata, pembangunan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi harapan seluruh pihak yang terlibat.
Dalam konteks ini, Nauvar Furqoni Farinduan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses revitalisasi. Ia menyarankan agar pemerintah provinsi memberikan laporan perkembangan secara berkala kepada DPRD dan masyarakat, sehingga semua pihak dapat memantau dan mengawasi jalannya proyek ini. Dengan demikian, revitalisasi kantor gubernur NTB dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Proses Penyusunan dan Pembahasan APBD Murni 2024
Proses penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berlangsung dengan ketegangan yang cukup tinggi antara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Ketegangan ini terutama muncul terkait rencana revitalisasi kantor gubernur yang menjadi salah satu poin kontroversial dalam pembahasan anggaran.
Terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam antara pihak legislatif dan eksekutif mengenai prioritas dan urgensi dari proyek revitalisasi ini. Beberapa anggota DPRD menyatakan bahwa revitalisasi kantor gubernur bukanlah prioritas yang mendesak dan mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan ke program-program yang lebih langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti infrastruktur dasar dan layanan publik. Di sisi lain, pihak Pemprov NTB berpendapat bahwa revitalisasi kantor gubernur penting untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik di masa depan.
Perdebatan ini mencerminkan perbedaan prioritas yang sering muncul antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan anggaran daerah. Meskipun terdapat perbedaan pandangan yang signifikan, kedua belah pihak akhirnya berhasil mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan ini dicapai setelah melalui serangkaian diskusi intensif dan kompromi, yang pada akhirnya memutuskan untuk melaksanakan revitalisasi kantor gubernur dengan alokasi anggaran yang telah disepakati bersama.
Proses penyusunan dan pembahasan APBD Murni 2024 ini menunjukkan pentingnya dialog yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Keputusan akhir yang diambil mencerminkan upaya kedua belah pihak untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi NTB.
Catatan dan Harapan Dewan terhadap Eksekutif
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat bahwa hingga akhir Juni, belum ada langkah nyata yang diambil dalam proyek revitalisasi kantor gubernur. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi kurangnya keseriusan dari pihak eksekutif dalam menindaklanjuti kebijakan yang telah disetujui. Keterlambatan ini mempengaruhi persepsi publik terhadap komitmen pemerintah provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah disepakati.
DPRD NTB menekankan pentingnya segera dimulainya pengerjaan fisik revitalisasi kantor gubernur. Langkah ini esensial tidak hanya untuk menunjukkan komitmen tetapi juga untuk menjaga kepercayaan antara legislatif dan eksekutif. Kepercayaan ini merupakan fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Ketika perjanjian dan kebijakan tidak dilaksanakan sesuai jadwal, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat serta anggota dewan.
Lebih lanjut, Dewan berharap agar pemerintah provinsi NTB dapat mempercepat proses revitalisasi ini dengan memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Setiap tahapan pengerjaan harus dipublikasikan dengan jelas agar masyarakat dapat memantau perkembangan proyek. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan dalam proyek ini dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya.
Dengan adanya langkah nyata dari pemerintah provinsi NTB, diharapkan proyek revitalisasi kantor gubernur dapat berjalan lancar dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Dewan juga menginginkan adanya komunikasi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif agar segala kendala yang mungkin muncul dapat segera diatasi. Kerjasama yang harmonis antara kedua lembaga ini sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan responsibel terhadap kebutuhan masyarakat. (sa)
